Info dan Berita Desa

Pelatihan Bimtek Prodeskel Kabupaten Bogor

Pelatihan Bimtek Prodeskel Kabupaten Bogor

Aparat pemerintah Desa Rawakalong mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Prodeskel Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada hari Senin-Selasa tanggal 9-10 Mei 2016, di Puri Ayuda Megamendung Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor. Acara dibuka oleh perwakilan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Bapak Drs. Deni Ardiana.

Latar belakang dari pelatihan ini didasarkan pada kebutuhan data untuk penyusunan arah pembangunan desa/kelurahan jangka menengah, kebutuhan data sebagai alat ukur perencanaan dan evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan, fasilitasi pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta kebutuhan data untuk memahami identitas geografis, sosiologis dan statistik wilayah, sehingga dalam perencanaan dan pengembangan desa/kelurahan sesuai dengan karakter daerahnya.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah transfer knowledge kepada seluruh aparat pemerintahan desa untuk bisa mengisi aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui web prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, berisi data meliputi potensi yang ada di desa baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun  Sumber Daya Manusia (SDM), data tentang kelembagaan desa, data penduduk, sosial ekonomi,  dan potensi lain yang ada di desa.

Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD) merupakan sistem informasi (aplikasi) berbasis Web (Online) dimana pedoman penyusunan dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 (Permendagri 12/2007).  Permendagri 12/2007 tersebut merupakan amanat UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU 26/2007 tentang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) yang diharuskan untuk mengembangkan sistem teknologi komunikasi dan informasi nasional di bidang Profil Desa dan Kelurahan.

Dengan ditampilkannya data profil desa secara online dan realtime, ke depannya Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan langsung kepada desa bisa tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan Pemerintah Pusat dengan melihat jenis dan klasifikasi desa yang muncul di profil. Sehingga bila desa dalam melakukan pengisian data tidak benar, maka jenis dan klasifikasi desanya yang muncul di profil desa juga akan salah, dan hal ini akan berakibat salahnya pemberian bantuan kepada desa oleh pemerintah pusat.

 

Share this Post:

Berita Terkait